JAKARTA - Dalam siklus pengelolaan keuangan negara, Pusat Keuangan (Puskeu) Polri berada pada bagian akhir proses, dimana Puskeu Polri melakukan tugas kosolidasi atas laporan keuangan dari 1427 satuan kerja ( Satker ) Polri.
Selain itu Puskeu Polri juga menyajikan laporan keuangan Polri sebagai laporan pertanggung jawaban atas keuangan negara di lingkungan Polri.
Sampai dengan saat ini, Polri telah berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 9 kali secara berturut – turut.
Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kepala Pusat Keuangan ( Kapuskeu ) Polri Brigadir Jenderal Polisi Lukas Akbar Abriari, S.I.K., M.H usai Rakernis 4 Satker Polri T.A. 2023 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/2)
Brigjen Pol Lukas Akbar menyebut pada tahun 2018 nilai kinerja anggaran Polri menunjukan angka 64,5 dan pada tahun 2019 naik menjadi 90,13, tahun 2020 memperoleh angka 91,22, tahun 2021 naik menjadi 90,75 dan pada tahun 2022 nilai kinerja anggaran Polri 96,91.
“Kenaikan nilai kinerja anggaran Polri ini yang kemudian memperoleh opini WTP,”ujar Brigjen Pol Lukas Akbar.
Pihaknya akan terus berkomitmen dalam miningkatkan kinerja Polri dalam hal pengelolaan keuangan negara pada anggaran Polri sehingga nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terus meningkat.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati juga pernah mengatakan bahwa dari sisi penggunaan dan pengelolaan anggaran, sejak tahun 2018, Polri menunjukan peningkatan luar biasa nilai kinerja anggarannya.
Sebelumnya ( pada tahun 2018 ) kata Srimulyani nilai kinerja anggaran Polri tidak sampai 70.
Namun saat ini nilai kinerja anggaran Polri sudah mencapai 96,91.
Pencapaian kinerja anggaran Polri yang mengalami peningkatan itu pula mendapatkan ucapan selamat dari Menteri Keuangan RI. (*)